KUPASONLINE.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di setiap tingkat pemerintahan di Sumatera Barat.
Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan memberikan pelatihan terus menerus kepada seluruh pengurus dan aparatur kelembagaan desa dan nagari di Sumbar.
"Kita berupaya, agar seluruh aparatur pemerintahan di Sumbar, betul-betul menguasai tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara utuh. Mulai dari administrasi sampai kepada hal teknis,"ungkap Mahyeldi saat memberi arahan dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Kelembagaan Nagari/Desa Tahun 2024 di Padang, Kamis (22/8/2024).
Mahyeldi menegaskan pemahaman itu penting, dalam rangka memastikan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar berjalan dengan baik dan bersih. Harapannya, dengan terwujudnya hal tersebut, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dapat berjalan optimal.
"Oleh sebab itu kami berharap, ilmu yang diperoleh selama pelaksanaan pelatihan ini, dapat diterapkan pada lingkungan kerja masing-masing," harapnya.
Lebih lanjut Mahyeldi mengajak seluruh peserta kegiatan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan potensi-potensi desa, mulai dari sektor pariwisata, pertanian, kehutanan dan perdagangan. Menurutnya, setiap nagari di Sumbar memiliki keunikan yang tidak ditemui daerah lainnya, dan itu bisa menjadi kekuatan jika terkelola secara baik."Keunikan itu bisa dimanfaatkan, untuk menarik minat wisatawan datang berkunjung, membuka peluang usaha masyarakat dan sebagainya. Kita hanya perlu sedikit lebih kreatif," ucap Mahyeldi.
Efektivitas dari sektor tersebut menurut Mahyeldi telah teruji untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu buktinya, Sumbar berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan berhasil meningkatkan aksebiliti masyarakat terhadap pemanfaatan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial.
"Salah satu dampak positif dari bertumbuhnya sektor pariwisata dan bertambah luasnya area perhutanan sosial di Sumbar, angka gini ratio Sumbar nomor 3 terkecil di Indonesia. Hal itu terjadi karena, perputaran uang langsung menyentuh masyarakat di tingkat desa atau nagari," tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumbar, Mahdianur menuturkan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan pengurus kelembagaan nagari/desa Tahun 2024 ini diikuti oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bamus dan pengurus kelembagaan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Agam, Padang Pariaman dan Sijunjung.
Editor : Wanda Nurma Saputri
