Sedangkan terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang.
“Untuk ruas tol Payakumbuh-Pangkalan, akhir tahun ini proses desain terowongannya akan kita mulai,”terangnya.
Dalam rangka mensukseskan sejumlah rencana pembangunan tersebut, Rachman meminta komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, untuk saling support, mulai dari Kementerian PUPR dengan Pemprov Sumbar dan DPR RI serta masyarakat.
“Kita berharap seluruh pihak bisa bersinergi, berkomunikasi intens. Agar setiap isu-isu yang berkembang dapat segera teratasi. Kita semua kita harap bisa bergerak optimal sesuai kewenangannya,” harap Dirjend Bina Marga, Rachman.
Sementara Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Nyoman Suaryana mengungkapkan, untuk jalan di Air Dingin ini sebenarnya ada paketnya, yakni paket pemeliharaan rutin dengan anggaran mencapai Rp14 miliar. Tapi anggaran itu, dinilainya belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan jalan Air Dingin.
“Kita rencanakan pembangunan untuk jembatannya kurang lebih kebutuhannya Rp19 miliar. Untuk Jalannya anggarannya besar, sehingga peket pemiliharaan tidak cukup, maka akan kita coba usulkan bertahap,” terangnya.Menindaklanjuti permintaan Dirjend Bina Marga terkait dukungan dalam proses pembebasan lahan, Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade sama-sama menyatakan kesiapannya. Keduanya berkomitmen akan turun langsung ke tengah masyarakat.
“InsyaAllah kita akan dukung segala upaya untuk percepatan rencana ini, saya juga akan minta seluruh jajaran di Pemprov Sumbar untuk bergerak optimal,” tegas Mahyeldi
“Kita siap berbagi tugas dengan Pak Gubernur. Saya berharap proses penetapan pemenang tender Fy Over Sitinjau Lauik 13 September nanti lancar, sehingga peletakan batu pertamanya bisa Bulan November 2024. Termasuk pembangunan jalan di Air Dingin, kita berharap prosesnya dapat dimulai sesegera mungkin. Saya akan berkordinasi dengan PT HKI dan Pak Gubernur juga akan menyelesaikan proses izin alih fungsi hutan lindungnya,” tegas Andre Rosiade.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah Kepala OPD dari Pemprov Sumbar hadir mendampingi Gubernur. Ini termasuk Era Sukma Munaf, Kepala Dinas BMCKTR, Mursalim, dan Aschari Cahyaditama, Kepala Badan Penghubung. (adpsb/bud)
Editor : Wanda Nurma Saputri
