KUPASONLINE.COM - Dalam beberapa waktu ke depan kota Padang akan mengijak usia ke 355 tahun. Di usia yang cukup lama ini, Padang selalu berbenah dan melakukan berbagai langkah terbaik untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan dunia kekinian dan tantangan zaman.
Sesuai dengan tema HUT yakniBlue economy dan green economy, Kota Padang Fokus Lanjutkan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Berketahanan Iklim.
Hal itu disampaikan Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi pada saat menggelar diseminasi bersama Integrated Climate Action for Low Carbon and Resilient Cities, UCLG ASPAC di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (22/7).
" Seperti yang kita tau, Kota Padang saat ini menjadi salah satu kota percontohanperubahan iklim bersama Kota Medan. Berbagai langkah penting dilakukan supaya apa-apa yang sudah disusun berkisinambungan dengan pemerintah pusat atau Bapenas," kata Didi Aryadi.
Dikatakannya, Pemko Padang saat ini tengah menyusun RPJP 2025-2045 dan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim telah diakomodir di dalamnya.
"Ini sejalah dengan tema Hari Jadi Kota Padang ke-355 yaitu sinergitas blue economy and green economy. Makanya pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ini jadi salah satu kekuatan kita. Kita sangat concern terhadap green ekonomi dan bule ekonomi. Ini sesuai dengan pembangunan jangka panjang," katanya.Didi menerangkan bahwa Pemko Padang sudah membentuk Pokja pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
"Ini kita gaidence oleh UCLG. Tentu diharapkan dengan sudah adanya Pokja ini semua pembangunan yang rendah karbon dan berketahanan iklim ini terus berlanjut. Dan membuat semua SKPD lebih concern akan hal ini," terang dia.
Sementara itu, National Projeck Coordinator Urban-Act, Rendy Primrizqi menyebut bahwa kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari terpilihnya Kota Padang sebagai kota percontohan Urban-Act Indonesia.
"Pemilihan Kota Padang ini melibatkan Bapenas, indikator adalah keaktifan dan Kota Padang juga sudah pernah melakukan kegiatan terkait iklim. Termasuk kelengkapan dokumen, itu salah satu yang dinilai serta rekomendasi dari Bapenas, Apeksi, dan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK)," kata Rendy Primrizqi. (*)
Editor : Wanda Nurma Saputri
