Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan belum dilakukan penyertaan modal kepada BUMD dan Perusahaan Daerah, mengingat alokasi belanja diprioritaskan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat, belanja mandatori dan pembangunan infrastruktur.
"Kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2025 ditiadakan, kepada BUMD dan Perusda untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Solok Selatan," jelas Khairunas.
Diharapkannya dengan telah diserahkannya Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS ini bisa dibahas dan mendapatkan kesepakatan sebagai pedoman dalam penyusunan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025. (mrl)
Baca berita terkait Kabupaten Solok Selatan lainnya di Google News Editor : Wanda Nurma Saputri
