Selain Rakor Ketenagakerjaan, acara tersebut juga dirangkai dengan kegiatan/program Jaga Desa (Jaksa Garda Depan) Desa yang merupakan upaya untuk meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa.
Bupati Safaruddin dalam sambutannya menyampaikan, penghargaan yang diterima Pemkab Limapuluh Kota dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil dari upaya bersama memberikan perhatian lebih kepada pekerja keagamaan yang selama ini belum mendapat sentuhan dari pemerintah.
"Melalui optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di nagari sebagai upaya dalam menjaga komitmen kolaborasi dan sinergi baik untuk mewujudkan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja salah satunya pekerja keagamaan," ungkap bupati Safaruddin.
Lebih lanjut bupati menjelaskan, data terakhir jumlah tenaga kerja yang ada di Limapuluh Kota sebanyak 138.889, dimana 75% nya berada di nagari dengan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru 19,30%.Melalui Rakor ini diharapkannya dapat jadi solusi dalam mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dalam meningkatkan kepesertaan para pekerja di nagari.
"Jaminan sosial, merupakan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan kepastian berlangsunganya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat resiko sosial,"pungkas bupati Safaruddin. (nura)
Editor : Sri Agustini
