DPRD Sumbar dan Pemprov DKI Diskusikan Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

×

DPRD Sumbar dan Pemprov DKI Diskusikan Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Bagikan berita
DPRD Sumbar dan Pemprov DKI Diskusikan Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir
DPRD Sumbar dan Pemprov DKI Diskusikan Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

KUPASONLINE.COM - Kamis (6/5), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadiri pertemuan antara Ketua dan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk membahas berbagai masalah strategis yang berkaitan dengan meningkatkan taraf kehidupan dan ekonomi penduduk pesisir.

Salah satu hal yang paling menonjol adalah upaya pemerintah untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkap nelayan serta menawarkan kerja sama kepada Pemprov DKI dalam hal memenuhi kebutuhan hasil laut.

Saat membuka pertemuan, Supardi, ketua DPRD Sumbar, menyatakan bahwa diperlukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memaksimalkan potensi industri kelautan dan perikanan Sumbar. Untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir pantai, diperlukan kolaborasi strategis dengan pemerintah DKI Jakarta.

Penguatan dalam kerjasama itu akan memberikan dampak positif untuk kedua daerah terutama pada fokus kelautan dan perikanan. Jadi apa yang tidak dimiliki DKI pada sektor perikanan bisa dipenuhi oleh Sumbar, begitupun sebaliknya. Peningkatan pra sarana dan SDM nelayan sangat penting dilakukan, karena menyangkut kesejahteraan.

"DPRD dan Pemprov Sumbar berkomitmen untuk memperhatikan hal-hal tersebut," katanya.

Banyak hal yang bisa diambil dari diskusi dengan Pemprov DKI, salah satunya adalah kebijakan subsidi untuk memenuhi kebutuhan ikan masyarakat. Pola itu mesti jadi pertimbangan bagi Sumbar jika ingin masyarakat nya cerdas. Ikan memiliki manfaat untuk pembangunan SDM dengan gizi-gizi yang terkandung di dalamnya.

Kerjasama antara Pemprov Sumbar dan DKI untuk perikanan perlu dikaji karena cukup strategis, DKI dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa hanya mampu memenuhi 25 persen untuk 75 persen nya dari daerah lain.

Disamping perhatian pemerintah terkait sektor perikanan, peningkatan SDM juga harus menjadi fokus agar bisa menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kebutuhan ikan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin saat pertemuan itu mengatakan, masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan memerlukan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tentunya peran pemerintah mesti ada disitu.

"Dalam meningkatkan kualitas hasil perikanan, nelayan membutuhkan pra sarana yang memadai mulai dari ketersediaan SPBU, pelabuhan yang representatif hingga keberadaan pabrik Es. Dengan adanya pra sarana penunjang yang lengkap, nilai jual ikan akan lebih tinggi, " katanya.

Editor : Wanda Nurma Saputri
Bagikan

Berita Terkait
Terkini