KUPASONLINE.COM - Ketua DPRD kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra Dt. Rajo Simarajo menyebutkan, berbicara tentang penataan keuangan daerah, dinilai memang bagus dan baik.
"Kita hanya sayangkan pemda bergerak lamban dalam melakukan berbagai upaya untuk mengeksekusi Tunjangan ASN itu,"ujar Deni Asra kepada sejumlah wartawan di Tanjung Pati, kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu 1 Juni 2024.
Saya rasa kordinasi lintas Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pendekatan intensis serta managemen birokrasi perlu di evaluasi.
"Jika persoalan ini dibiarkan berlarut, tentu banyak asumsi dari masyarakat, apalagi datangnya dari ASN,"tegas calon bupati periode 2024-2029 itu.
Seperti disampaikan kepala Badan Keuangan (BK) pada Tahun Anggaran 2023 pemerintah kabupaten Limapuluh Kota menerima Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 5.827.164.000,00 karena dinilai berkinerja baik dalam percepatan belanja daerah tahun berjalan.
"Pernyataan kepala BK itu benar adanya, namun gerakannya yang dipertanyakan banyak pihak, karena lamban. Managemennya kehilangan arah, sehingga terjadi keterlambatan dan sebagainya. Diharapkan kinerja seluruh Perangkat Daerah maksimal dan tidak loyo,"papar politisi dari partai Gerindra itu.Sebelumnya, kepala Badan Keuangan (BK) kabupaten Limapuluh Kota Win Hari Endi, S.E.kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, kemaren, menyebutkan, penataan keuangan daerah amburadul yang dialamatkan ke Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota seperti pemberitaan tidaklah tepat.
Sebagaimana kita ketahui Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja untuk kriteria tertentu.
"Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah bagus dan sehat, tidaklah amburadul, seperti yang disangkakan oleh segelintir oknum,"ucap Win Hari Endi.
Demikian pula halnya dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2023, membuktikan, bahwa tata kelola keuangan sudah berjalan sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.
Editor : Wanda Nurma Saputri
