KUPASONLINE.COM - Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) Universitas Negeri Padang (UNP) mengadakan studi legislatif ke DPRD Sumatera Barat pada Jumat (31/5/2024).
Selama kunjungan di "gedung putih," rombongan yang dipimpin oleh Bagas Juniver disambut oleh tim ahli DPRD Sumatera Barat, Hengki Andora, yang didampingi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi Syahrir, serta Kasubag Humas, Publikasi, Protokol, dan Perpustakaan DPRD Sumatera Barat, Dahrul Idris.
Rombongan diterima di ruang khusus I DPRD Sumatera Barat dan kemudian mengadakan diskusi mengenai legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, banyak pertanyaan diajukan oleh para mahasiswa tentang peran dan fungsi legislatif.
Salah satu mahasiswa, Gebetan Al Zaqri, mengungkapkan bahwa Majelis Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (MPM KM) UNP memiliki pekerjaan dan peran yang mirip dengan legislatif.
"Pada dasarnya, kami dari MPM KM memiliki tugas dan kerja yang hampir sama dengan legislatif, jadi kami harus memahaminya agar lebih siap dalam menjalankan kegiatan sehari-hari," kata Zaqri.
Menanggapi pertanyaan para mahasiswa, Hengki Andora menjelaskan bahwa ciri utama daerah adalah memiliki DPRD. Tanpa DPRD, daerah tersebut tidak dapat dianggap sebagai daerah yang memiliki otonomi."Sebagai negara kesatuan, ciri daerah adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan desa tidak disebut daerah. Otonomi tersebut ada di provinsi, bukan kota atau kabupaten, karena ciri otonomi adalah keberadaan DPRD," jelas Hengki.
Zardi menambahkan bahwa jika masih ada yang perlu dipelajari tentang kegiatan legislatif di Sumatera Barat, informasi lebih lanjut bisa ditemukan di situs web DPRD.
"Kami terus mengunggah kegiatan DPRD Sumbar di situs web, jadi adik-adik mahasiswa bisa mempelajarinya lebih dalam, dan kami selalu siap melayani," tambah Zardi.
Editor : Sri Agustini
