Opini WTP ini pedoman bagi Pemkab Agam dalam mengelola keuangan daerah agar lebih efisien, efektif dan transparan.
Sementara itu Ketua DPRD Agam Novi Irwan mengatakan, ini merupakan momen penting baginya selaku wakil rakyat dalam memperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.
“LHP menjadi acuan penting bagi kita dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Dikatakan, LHP sebuah instrumen evaluasi yang memberi gambaran efektivitas kinerja pemerintah, agar meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaaan anggaran serta sumber daya publik.“Pemkab Agam telah membuktikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, sehingga kembali meraih Opini WTP untuk ke 10 kalinya,” kata Ketua DPRD Agam itu. (Pnd)
Editor : Mahesa Pandu Erlanggga
