"Sorotan-Sorotan itu harus ditindaklanjuti dengan komisi-komisi terkait untuk mengawal progres yang ada," katanya.
Dengan memiliki LKPJ, DPRD memiliki kemampuan untuk memantau kinerja daerah. Secara khusus, LKPJ dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tidak boleh dikaitkan dengan politik. Menurutnya, PP13 tahun 2019 harus mematuhi koridor.(*)
Baca berita seputar DPRD Sumbar lainnya di Google News Editor : Wanda Nurma Saputri
