KUPASONLINE.COM-Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya sejak tahun 2016 melalui upaya bupati H. Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. SH.
Opini WTP disampaikan saat Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, didampingi ketua komisi II DPRD setempat Syamsuirman, di aula Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang pada Selasa 6 Mei 2024.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Herman Azmar, Kepala Badan Keuangan Win Hari Endi, Kepala BKPSDM Adrian Wahyudi, Kepala Kesbangpol Elsiwa Fajri, Kepala Inspektorat Irwandi, Sekretaris Dewan Fidria Falla dan ketua Komisi II DPRD Limapuluh Kota Samsuwirman.
“Alhamdulillah kabupaten Limapuluh pada tahun ini menerima penghargaan WTP berturut-turut sebanyak sembilan kali. Kami mengapresiasi dan penghargaan kepada BPK Perwakilan Sumbar atas opini WTP yang diperoleh pemerintah kabupaten Limapuluh Kota yang tak lepas dari bimbingan BPK dalam penyelenggaraan keuangan daerah,”ujar bupati Safaruddin.
Bupati Safaruddin menilai, Pernyataaan Opini WTP akan lebih memotivasi jajaran Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota untuk meningkatkan pengelolaan anggaran sejalan dengan standar akuntansi pemerintahan.
Selain itu, bupati Safaruddin menambahkan, penghargaan tersebut adalah sebuah prestasi dari buah proses dukungan dan partisipasi semua Perangkat Daerah yang bersinergi bahu membahu melaksanakan penyusunan LKPD tahun 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Sehingga LKPD kabupaten Limapuluh Kota dapat memperoleh opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk yang kesembilan kalinya.
"Untuk itu, kepada jajaran Perangkat Daerah agar pencapaian ini jangan sampai membuat lengah tetapi harus menambah motivasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,"ajak bupati Safaruddin.
Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Arif Agus didampingi Kasub Kor Sumbar 2 BPK Perwakilan Ali Toyyibi mengatakan, sesuai ketentuan UU No 15 tahun 2004, Pemkab Limapuluh Kota jadi salah satu daerah yang dapat mempercepat penyerahan laporan keuangan dari tahun sebelumnya.
Dengan penyerahan LKPD ini, Pemkab Limapuluh Kota juga mempercepat penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2023 yang akan memberikan gambaran opini terbaik yaitu WTP.
Editor : Wanda Nurma Saputri
