KUPASONLINE.COM - Menurut data BPS (2020), 81,97 persen dari 950 Nagari di Sumatera Barat (Sumbar) berada di dalam atau di sekitar wilayah hutan. Ada 1,5 juta hektar wilayah dengan status Hutan Lindung dan Hutan Produksi.Kehidupan sebagian besar masyarakat di sekitar hutan bergantung pada hutan itu sendiri. Oleh karena itu, Gubernur Mahyeldi berpendapat bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, mereka harus mendapatkan bantuan.
Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk mendorong pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.Lebih lanjut Mahyeldi mengaku, dirinya juga telah menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal upaya tersebut. Ia ingin perencanaannya lebih detail, agar dampaknya menjadi utuh dari hulu hingga hilir serta bisa berkelanjutan.
"Pemberdayaan masyarakat kawasan hutan ini tidak hanya kita bebankan pada 1 OPD tapi banyak OPD, tujuannya agar tuntas dari hulu hingga hilir," ungkap Gubernur Mahyeldi.Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi, saat membuka acara Dialog Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Perhutanan Sosial bersama masyarakat setempat dengan tema "Alam Pagadih Baralek Gadang" di Halaman Kantor Walinagari Pagadih, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sabtu 21 Oktober 2023.
Adapun OPD yang telah diperintahkan Gubernur untuk mengawal pemberdayaan masyarakat melalui pola pemanfaatan perhutanan sosial antara lain, Dinas Kehutanan untuk pengurusan izin perhutanan sosial, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui pembinaan, bantuan bibit dan pupuk, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui dukungan pengolahan, pengemasan, dan akses pasar untuk pemasaran."Saya minta juga telah instruksikan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi produk pertanian masyarakat lancar," ucap Mahyeldi.
Gubernur berharap, melalui Dialog Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Perhutanan Sosial ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih terkait peluang usaha dan potensi pemanfaatan lainnya tanpa harus merusak hutan."Saya berharap masyarakat bisa mengoptimalkan potensi pengelolaan perhutanan sosial tanpa merusak hutan itu sendiri demi kelestarian lingkungan," harap Mahyeldi.
Sementara itu, Kepada Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi Usama Putra menyampaikan tercatat per 31 Juli 2023, capaian Perhutanan Sosial seluas 287,554- hektar (205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan) yang berdampak pada 175,892 KK yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan di Sumbar."Tentunya tekanan terhadap kerusakan hutan dapat diminimalisir karena masyarakat Sumbar sadar dalam meningkatkan pendapatannya tanpa harus merusak suatu kewajiban, karena bisa berdampak negatif bagi lingkungannya," sebut Yozarwardi.Selain itu, ia menyebut, melalui perhutanan soaial diharapkan dapat lahir pusat ekonomi mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu di daerah. Ragam produknya seperti Madu, Kopi, Rotan, Manau, Pasak Bumi dan Jasa Lingkungan (Ekowisata) di tingkat tapak sehingga masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini kesulitan secara ekonomi dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan itu sendiri."Pak Gubernur telah menginstruksikan kami untuk upayakan hal itu. Namun, dalam mewujudkannya, tentu kita butuh dukungan banyak pihak, seperti Pemerintah dari pusat hingga daerah, BUMN/BUMD, Perbankan, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi serta LSM," pungkas Yozawardi.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sumbar hadir mendampingi Gubernur. Mereka termasuk Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Pebrina Tri Susila; Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf; Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Asben Hendri; Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda; Kepala Dinas Pangan, Syamsul Bahri; Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Sumbar. (adpsb/nov)
Editor : Sri Agustini
