KUPASONLINE.COM - Pasca aksi unjuk rasa dilakukan ratusan warga di Nagari Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa 17 Oktober 2023 kemarin.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian dan Keluarga Berencana ( DPMDP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan angkat bicara.
Para pengunjuk rasa meminta agar Wali Nagari dinonaktifkan, dan Pilbamus di tunda. Serta memohon dugaan penyelewengan dana Nagari di tindak lanjuti oleh polri.Dalam aksi kemarin pengunjuk rasa menyampaikan beberapa tuntutan, terkait dugaan penyalagunaan anggaran di Nagari. Diantarahnya, pembangunan pagar kantor wali nagari tidak kunjung selesai anggaran 2021, kegiatan penanggungan keadaan mendesak Tahun 2023 Rp. 129.600.000, pembangunan sarana dan prasarana taman bacaan anggaran th 2013 Rp147.338.500 tidak selesai.
Selanjutnya peningkatan tanaman pangan anggaran th 2023 Rp.138.177.00. tidak terealisasi.Menindak lanjuti hal itu, Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian dan Keluarga Berencana ( DPMDP2KB) Kabupaten Pesisir Selatan Zulkifli telah memintak keterangan dari camat Koto XI Tarusan dan pihak Wallinagari.Jika memang nantinya ditemukan dan terbukti adanya penyalagunan anggaran nagari tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan, jelasnya.Zulkifli menyampaikan, dalam rangka menjaga kondusifitas dilapangan disarankan pada Walinagari agar bisa membuat surat pengunduran diri.
Untuk itu pihak kecamatan bisa menyelesaikan bersama unsur terkait lainnya. Dan, terkait apa disampaikan pengunjuk rasa dalam tuntutan adanya dugaan penyalagunaan kewenanganya ada pada ispektorat untuk melakukan audit, tegasnya.Sekali lagi Ia berharap pada pihak walinagari bisa segera membuat surat pengunduran diri. Apalagi masa jabatan walinagari Carocok Anau, Koto XI Tarusan tidak lama lagi berakhir, tutupnya. (Zan)
Editor : Sri Agustini
