Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang

×

Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang

Bagikan berita
Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang.(Foto: Dok istimewa)
Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang.(Foto: Dok istimewa)

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suaraPermasalahan banjir ini harus dilakukan secara komprehensif.

Terkait penyelenggaraan pendidikan, DPRD setempat juga meminta Pemerintah Kota Padang memerhatikannya. Sebagai contoh penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang meninggalkan sejumlah catatan dan mesti segera ditangani.Banyak wali murid yang mengaku anak-anaknya tidak diterima di satuan pendidikan. Hal itu terjadi akibat terlambatnya pembangunan sekolah baru serta pemerataan sekolah yang tidak seimbang.

Sebagai gambaran saat ini Kota Padang baru memiliki 45 sekolah menengah pertama (SMP) negeri, 16 sekolah menengah atas (SMA) negeri, dan 10 sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri.[caption id="attachment_50597" align="alignnone" width="692"]Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang.(Foto: Dok istimewa) Rapat Paripurna Istimewa Diadakan di Gedung Baru DPRD, Bahas HUT Kota Padang.(Foto: Dok istimewa)[/caption]

Sementara satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga belum begitu banyak. Rinciannya tujuh madrasah tsanawiyah negeri dan tiga madrasah aliyah negeri (MAN).Sebenarnya Kota Padang terlambat dalam mendirikan sekolah sehingga berimbas saat PPDB berlangsung, ucap dia.

Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan peringatan hari jadi kota tersebut berangkat dari peristiwa sejarah masa lalu tepatnya 6 Agustus 1669. Kala itu, pasukan berbangso Raja dari Pauh dan Koto Tangah dengan dukungan penuh masyarakat menyerang loji atau gudang-gudang milik Kolonial Belanda.Salah seorang warga melihat dokumentasi perjalanan Kota Padang usai Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan HUT Kota Padang Ke-354 di Gedung DPRD Kota Padang, Senin, (7/8/2023). ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Pada saat itu, korban berjatuhan dari masing-masing kedua belah pihak termasuk kerugian besar yang dialami Pemerintah Kolonial Belanda.Berangkat dari sejarah perjuangan masyarakat tersebut, pemerintah menjadikan momentum perjuangan itu sebagai hari lahir Kota Padang yakni 7 Agustus 1669.

Ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Padang menjadi sebuah kota praja di bawah pemerintahan RI dengan Wali Kota pertama bernama Abu Bakar Jaar.

Setelah berakhirnya agresi militer Belanda tahun 1949 Kota Padang terus mengalami kemajuan terutama sejak ditetapkan secara de facto tahun 1959 sebagai Ibu Kota Provinsi Sumbar.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tertanggal 21 Maret 1980 wilayah administrasi Kota Padang diperluas dari 33 kilometer persegi menjadi 694,96 kilometer persegi, dan ditambah 720 kilometer persegi luas wilayah lautan yang meliputi 11 kecamatan serta 104 kelurahan.

Seiring berjalannya waktu, Kota Padang kini menjelma menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, 11hingga pintu gerbang Sumbar yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.Terkait tema HUT Ke-354 Kota Padang, yakni Kolaborasi dalam membangun, harmoni dalam keberagaman pemerintah daerah berharap semua pihak yang merasa memiliki Kota Padang mempunyai pola pikir dan pola sikap saling meningkatkan semangat berkolaborasi, serta bersinergi terhadap pembangunan kota di tengah keberagaman.

Perihal catatan dan sejumlah evaluasi yang disampaikan DPRD setempat, Hendri Septa mengatakan Pemerintah Kota Padang optimistis bisa mewujudkan visi dan misi daerah itu yakni mewujudkan masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, perdagangan, pariwisata yang unggul serta berdaya saing.Langkah nyata yang telah dilakukan terhadap pembangunan dimulai dari isu-isu strategis misalnya percepatan pembangunan sebagai tekad membangun ekonomi kerakyatan guna meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pendidikan dengan sasaran memberantas keterbelakangan.

Editor : Sri Agustini
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini