Dijelaskan Supardi, oleh sebab itu, idealnya capaian kinerja Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada masa pandemi covid-19.Untuk dapat melihat keberhasilan tersebut, tentu nanti kita perlu dalami muatan dan laporan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang termuat dalam LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, ujarnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026.Dokumen LKPJ disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Karena itu, Gubernur Mahyeldi berharap LKPJ 2022 yang disampaikan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ke depan.Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat sepanjang Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan hasil sinergi, inovasi dan kinerja bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat, ungkap Gubernur Mahyeldi.(*)
Editor : Sri Agustini
