Ikut hadir Ketua Komisi IV, Zulkenedi Said. Di DKI Jakarta, komisi V DPRD Sumbar mengunjungi kantor BPBD.Menurut Nurnas, BPBD DKI Jakarta memiliki SOP yang terhadap 9 Ancaman Bencana alam sekaligus.
Mulai dari Banjir. Kebakaran Gedung dan Permukiman. Masalah Gedung. Epidemi dan Wabah Penyakit. Gelombang Pasang dan Abrasi. Cuaca Ekstrim.Kegagalan Tehnologi. Konflik Sosial dan bahkan Gerakan Tanah.
Tak hanya itu, BPBD DKI Jakarta juga telah memiliki ruang canggih untuk memantau bencana yang disebut Command Center serta ruang belajar edukasi serta Simulasi untuk masyarakat mengatasi Kebakaran, Banjir, serta bencana lainnya.Dalam kunjungan itu, komisi V juga mendapatkan ilmu bahwa untuk memudahkan dalam mitigasi bencana, semua masyarakat harus mematuhi SOP yang sudah ditetapkan.
"Kinerja dan sistem operasional BPBD DKI ini memang betul-betul bagus dan perlu diterapkan di Sumbar,"ujarnya.Terakhir, Komisi V DPRD Sumbar mendatangi beberapa dinas di Provinsi Jawa Barat. Seperti bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Wakil Ketua Komisi V, Aida menyebutkan, Jawa Barat sangat serius sekali dalam menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Semua yang diterapkan sepertinya bisa juga diadopsi oleh Pemrov Sumbar untuk tujuan yang sama. (*/adv)Editor : Sri Agustini
