KUPASONLINE.COM Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyeldi, menyatakan Akta Akhir Modul Teknis Bagasi Pantai Konsep Zonasi Area Pantai serta Pulau- pulau Kecil( RZWP3K). Dalam keterangan itu dipaparkan penjatahan area yang jadi wewenang wilayah ataupun pusat, alhasil kedepan Penguasa Wilayah ataupun lembaga terpaut bisa melaksanakan perjanjian lewat tahapan- tahapan lebih dahulu yang sudah dilaksanakan.Perihal itu di informasikan Gubernur dikala mengetuai rapat Akta Akhir Modul Teknis Pengaturan Ruang Perairan Pantai Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Kantor Biro Maritim serta Perikanan, Senin( 10 atau 10 atau 2022).
Keterangan akta itu ialah jenjang sambungan yang dicoba sehabis penerapan Diskusi Teknis di Departemen Maritim serta Perikanan Jakarta bertepatan pada 13 September 2022 yang kemudian. Kita menyongsong bagus kategorisasi Akta ini serta mudah- mudahan bisa berakhir cocok sasaran durasi yang direncanakan, alhasil tidak terdapat lagi ruang laut yang bebas dari pengaturan. Alhasil dalam pengelolaannya ke depan lebih terencana, cocok kemampuan yang terdapat kata gubernur.
Sumatera Barat sudah menetetapkan Perda Nomor. 2 Tahun 2018 mengenai RZWP3K. Pengaturan Ruang laut yang jadi wewenang Provinsi Sumatera Barat sudah disusun cocok kemampuan yang terdapat di tiap area serta Alam." Sehabis keterangan ini bermukim satu jenjang lagi buat penanganan Review Perda RZWP3K ini, saat sebelum diintegrasikan ke Perda Aturan Ruang Darat ialah Persetujuan Teknis dari Menteri Maritim serta Perikanan yang maksimum," ucap gubernur.
Muncul selaku saksi keterangan ini dari Ditjen Penyusunan Ruang Laut Departemen Maritim serta Perikanan Muhammad Yusuf berlaku seperti Sub Ketua Zonasi Area Barat serta dari Pemprov Sumbar dihadiri Asisten 2, Kepala DPMPTSP, Kepala Biro BMCKTR, Kepala Biro Kehutanan, Regu Pakar dan Regu Pembuat PengaturanPerairan Pantai Provinsi Sumatera Barat.Aktivitas ini bersumber pada mandat UU Nomor 23 atau 2014 mengenai Independensi Wilayah, kalau Pengurusan Area Pantai 0- 12 mil ialah wewenang Penguasa Provinsi, kata Kepala Biro Maritim serta Perikanan, Desniarti.Berhubungan dengan perihal itu, tahun 2018 Penguasa Provinsi Sumatera Barat sudah menata akta Konsep Zonasi Area Pantai serta Pulau- pulau Kecil serta sudah diperdakan lewat Peraturan Wilayah Nomor 2 atau 2018 mengenai Konsep Zonasi Area Pantai serta Pulau- pulau Kecil( RZWP3K) 2018- 2038.
Setelah itu, Hukum No 11 Tahun 2020 mengenai Membuat Kegiatan, serta Peraturan Penguasa No 21 Tahun 2021 mengenai Penajaan Penyusunan Ruang, memercayakan supaya RZWP3K diintegrasikan ke dalam Konsep Aturan Ruang Area Provinsi.( Melalui atau MMC).
Editor : Sri Agustini
