KUPASONLINE.COM-- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya menyatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM. Hal itu diungkapnya, saat menemui masa pengunjuk rasa di depan gedung DPRD, Puspemkab Tangerang, Rabu (21/9/2022).Selain itu, Aditya didampingi Ahmad Syahril dari Fraksi PKS dan Jayusman asal Fraksi Gerindra, mendatangi aksi masa dan menaiki mobil komando Demonstran untuk menyampaikan, bahwa DPRD menerima 5 tuntutan.
Pertama menolak kenaikan BBM, tolak kenaikan listrik 240 fold, tuntut kenaikan upah Tahun 2023, tolak undangan undangan Nomer 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tolak PP tahun 2021 tentang pengupahan. Demikian yang kami sampaikan untuk menjadi bahan kebijakan lebih lanjut"Demikian kami (DPRD) sampaikan, untuk dapat menjadi bahan kebijakan lebih lanjut," ucap Aditya asal Fraksi Demokrat.
Jelas bisa di pertanggung jawabkan surat yang tadi saya bacakan di atas mobil komando, saya juga sudah mewakili ketua DPRD Kabupaten Tangerang, ungkap Aditya usai membacakan surat keputusan di mobil komando.Ditempat terpisah, Jayadi Kordinator aksi Somasi mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menerima 5 tuntutan yang direkomendasikan oleh somasi yang berisikan surat keputusan bersama para Somasi.Untuk surat somasi sudah keluar dari rekomendasi DPRD kabupaten Tangerang dan kawan-kawan sudah mendengar 5 tuntutan yang diajukan ke DPRD kabupaten Tangerang, dan DPRD kabupaten Tangerang menyatakan menolak semua yang diajukan oleh kita artinya itu sama dengan aspirasi dewan, ujar Jayadi di depan kantor DPRD Kabupaten Tangerang kepada awak media.Ia mengharapkan, aspirasi Serikat Somasi agar bisa menjadi pertimbangan bagi presiden Jokowi untuk membatalkan atau menghapus kenaikan harga BBM yang amat sangat menyengsarakan rakyat Indonesia.
Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan pimpinan pusat yaitu Presiden Jokowi untuk bisa membatalkan kenaikan harga BBM, harapnya.(yen)
Editor : Sri Agustini
