 |
Danramil 03/Pulau Sipora, Kapten Inf.J. Sihaloho saat mendampingi Camat Sipora Selatan, Jasril, S.Sos.M.Ap bersama staf bandara rokot dan beberapa orang tehnis proyek PT Adhi - Max, saat kunjungi lahan bandara Rokot, Kabupaten kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/7/2021) |
Mentawai, Kupasonline--Penambahan lahan Rokot seluas 2 HA di pangkal pacuan landasan dan di ujung landasan seluas 2 Ha, mulai dari dusun rokot dengan dusun pogari, di tinjau oleh Danramil 03/Pulau Sipora bersama Camat Sipora Selatan, Jasril S.Sos. M.Ap dan staf dinas Perhubungan serta tim tehnis proyek PT Adhi - Max.
Pada hari Selasa, tiga belas Juli 2021 dimulai sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 15.00 wib, di lokasi proyek Bandara Rokot, dusun Rokot, Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/7/2021)
Danramil 03/Pulau Sipora, Kapten Inf. J.Sihaloho mengatakan, dampingi Forkopimcam Sipora Selatan, melaksanakan langsung ke lokasi yang direncanakan pembangunan lahan sekira 2 Ha pelebaran proyek bandara rokot yang sedang di kerjakan sampai batas hutan kaum suku di lokasi belakang landasan landasan bandara Rokot, ujarnya.
"Pembangunan proyek landasan bandara Rokot masih memperluas lahan sebanyak 2 Ha di dusun rokot Desa Matobek, di ujung landasan pacuan bandara yaitu 2 Ha di dusun pogari Desa Goiso'oinan, Kecamatan Sipora Utara," sebut Danramil 03/Pulau Sipora, Kapten Inf .J. Sihaloho saat kunjungan bersama Forkopimcam Sipora Selatan, Selasa (13/7/2021)
Lanjutnya, ini untuk memaksimalkan kawasan landasan pacuan bandara baik di dusun rokot dan di dusun pogari sebagai ujung landasan, bebernya"Di lokasi yang merancang pengembangan lahan tim Forkopimcam Sipora Selatan melaksanakan koordinasi di lapangan bersama tim pekerja proyek bandara untuk penambahan lahan landasan pacuan bandara Rokot," kata Danramil.
Danramil juga menyampaikan, mengingatkan kepada kepala desa dan kepala dusun untuk catatan pribadi yang akurat untuk penerimaan ganti rugi tanah kaum suku dan
harus di terima secara perorangan yang ada dalam kelompok kaum tanah pusaka kaum suku, dan tidak boleh di terima dengan mewakilkan ke salah seorang kaum suku melainkan harus secara perorangan, terangnya.
Editor : Sri Agustini
