DPRD Kritisi Realisasi PAD Pemko Padang

Padang, Kupasonline--Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengkritisi  perolehan PAD Pemko Padang yang masih minim.  Padahal banyak potensi PAD sangat tinggi dan banyak yang belum tergarap. "Tentu sangat kita sayangkan sekarang. Sudah dipenghujung tahun, realisasi PAD kita masih minim,"kata Budi Syahrial.

Seperti yang diketahui, Hingga akhir November ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang baru di angka 59,41 persen atau Rp480,16 miliar. Sementara itu, target PAD pada 2019 ini yaitu Rp808,27 miliar.


Rincian realisasi PAD tersebut yaitu, pajak daerah Rp342,38 miliar atau 60,55 persen dari target Rp565,43 miliar. Kemudian, realisasi retribusi daerah Rp40,96 miliar atau 42,72 persen dari target Rp95,88 miliar.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp10,71 miliar atau 92,74 persen dari target Rp11,55 miliar. Selanjutnya, realisasi lain-lain PAD yang sah senilai Rp86,11 miliar atau 63,59 persen dari target 135,41 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Alfiadi mengatakan, khusus pajak, realisasinya hingga 25 November yaitu pajak hotel ditarget Rp41 miliar dan realisasi Rp35,71 miliar atau 87,05 persen. Pajak restoran ditarget Rp51 miliar, terealisasi Rp45,82 miliar atau 89,85 persen.

Kemudian terang Alfiadi, pajak hiburan ditarget Rp12 miliar, terealisasi Rp9,07 miliar atau 75,54 persen. Pajak reklame ditarget Rp15 miliar, terealisasi Rp7,67 miliar atau 51,11 persen. Pajak penerangan jalan ditarget Rp126 miliar, realisasi Rp100,57 miliar atau 79,82 persen. Dan pajak parkir ditarget Rp3 miliar, realisasi Rp2,54 miliar atau 84,44 persen.

Pajak sarang burung walet ditarget Rp10 juta, realisasi Rp7,5 juta atau 75 persen. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditarget Rp48 miliar, realisasi Rp31,85 persen. BPHTB ditarget Rp166,42 miliar, realisasi Rp50,96 miliar atau30,62 persen. Serta, PBB ditarget Rp100 juta, realisasi Rp57,69 miliar atau 57, 69 persen, ujar Alfiadi saat memberikan keterangannya di ruangan Command Center Balaikota Padang, Rabu (27/12).

Alfiadi mengungkapkan, masih rendahnya capaian PAD Kota Padang ini dikarenakan oleh berbagai sebab. Yaitu, adanya faktor-faktor yang terjadi di masyarakat. Seperti kita ketahui, pada 2019 ada dinamikan terhadap politik, yaitunya ada Pemilu. Kondisi ini mempengaruhi terhadap keinginan dari masyarakat menunda-nunda dalam pembayaran pajak. (ags)