DPRD Minta Pemko Fokus Tagih Kredit Macet KMK

Padang, Kupasonline--Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Muharlion meminta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk mencarikan solusi terbaik untuk mengatasi macetnya dana kredit mikro kelurahan (KMK) yang mencapai Rp9,7 miliar. Sehingga dengan begitu, kredit macet ini tidak berlangsung lama.

Selain itu, Muharlion meminta agar dilakukan evaluasi kepengurusan. Baik di tingkat kelurahan dan kecamatan masing-masing. Jangan Diskop dan UKM menempatkan struktur kepengurusan pada seseorang hingga 10 tahun lamanya. Ini tak sesuai namanya, ujar kader PKS ini, Senin (9/3).

Ia mengungkapkan, seharusnya pengurus di KMK jabatannya dievaluasi dua kali dalam setahun serta di-SK-kan Wali Kota Padang. Agar jelas statusnya dan penyimpangan tak terjadi lagi.

Ke depan kita meminta kepada Diskop dan UKM menempatkan seseorang yang bisa mengemban amanah dengan baik dan jujur. Jangan atas kedekatan, namun kualitas tak diketahui pasti. Ini yang rugi pemerintah juga, ucap Sekretaris DPD PKS Padang ini.

Muharlion meminta pengurus jangan main kasih pinjaman saja. Namun harus sampaikan persyaratan dahulu dan tekan fakta integritas antara peminjam dan pengurus. Sehingga jika ada masalah, pengurus dapat menuntut dan pertanggungjawabannya ke depan.

Ketua Komisi II DPRD Padang, Yandri meminta kepada Diskop dan UKM menagih terus, jangan dibiarkan saja peminja menunggak. Jika perlu tanya pada peminjam apa jalan keluar untuk hal ini dan berikan tenggang waktu. Supaya peminjam bisa melunasi dan mereka tak lari dari tanggungjawab.


Selanjutnya terang Yandri, kepada peminjam bayarlah sesuai kemampuan dan jangan curang. Sebab dana itu akan dipertanggungjawabkan. Jangan peminjam uangnya saja mau, tapi bayar tidak. Ini tak seimbang namanya, ujar kader PAN ini. (ags)