Dijelaskannya, sejak tahun 2004 pemberantasan pungli kembali digemakan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dimana salah satu instruksinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.
Beberapa waktu kemudian presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 sebagai payung hukum satuan tugas sapu bersih pungutan liar atau saber pungli. dimana Presiden Joko Widodo menginstruksikan gerakan sapu bersih pungutan liar di seluruh daerah di Indonesia.
"Pungutan liar adalah musuh kita bersama, sehingga perlu penolakan secara tegas, efektif dan efesien. begitu juga gratifikasi yang merupakan akar dari korupsi harus kita tolak bila itu ada hubungannya dengan jabatan dan tugas kita sebagai ASN. Saya berharap dalam mengembangkan etos kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan, dengan memelihara kepercayaan masyarakat kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya kecamatan dan kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh marilah hendaknya kita junjung tinggi nilai-nilai dalam pelayanan yang optimal, bersih dan berwibawa," ujarnya.
"Pungutan liar telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efesien dan efektif serta mampu menciptakan efek jera sehingga menjadikan Kota Payakumbuh sebagai good governance yang bebas dari pungutan liar. Kita harus membekali para aparatur dalam mengenali, mendeteksi dan mencegah terjadinya pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan kerjanya," ujarnya.
