Jakarta, kupasonline--Hal ini sengaja dilakukan Risma lantaran dirinya ingin penyaluran bansos bisa transparan dan diakses semua masyarakat Indonesia.
"Mudah-mudahan tengah bulan ini kami bisa buka data (penerima bansos) itu sehingga transparan, bisa dilihat siapa pun warga Indonesia," kata Risma dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar secara daring, Selasa (13/4).
Sistem transparan ini, kata Risma, dilakukan bukan tanpa alasan. Dirinya ingin masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi penerima bansos. Sebab jika memang ada warga yang ternyata tidak layak menerima, warga bisa langsung menyampaikan keberatan dan koreksinya.
"Jadi koreksi bisa dilakukan masyarakat. Misal ada yang bilang 'tetangga saya enggak layak terima bantuan tapi di situ ada' nah yang koreksi masyarakat langsung," jelasnya,silansir dari cnn indonesia.
Lebih lanjut, Risma mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mensinkronisasi data para penerima bansos ini.
Untuk penyaluran bansos Maret dan April, kata dia, juga telah menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Meski begitu, mantan wali kota Surabaya ini juga mengingatkan agar pemerintah daerah bisa secara kontinyu melakukan perbaikan data jika ada perubahan."Saya bersyukur terima kasih ke Pemda dan Kemendagri, data sekarang sudah padan. Ke depan bagaimana data ini bisa kita beri transparan siapa pun bisa lihat yang terima bantuan," kata dia.
Di sisi lain, pihak pemerintah daerah juga bisa memperbarui karena data itu akan selalu berubah.
"Pemda juga bisa update karena tidak bisa data itu selamanya sama, karena ada yang pindah rumah, meninggal, dan lain-lain. Harus terus dilakukan updating data," lanjutnya.
Editor : Sri Agustini
