Sejak pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih, Yovaldri yang memiliki sertifikasi Profesional Pattern of Management dari Kinder Brothers Amerika Serikat ini melihat berbagai rentetan keributan terjadi di pemerintahan Bukittinggi.
" Sejak pelantikan, ada saja keributan di pemerintahan Bukittinggi saat ini. Mulai dari ribut soal perwako 40/41 yang dijanjikan walikota dicabut 1x24 jam setelah dilantik,kepala dinas yang mundur, Walikota yang tidak datang LKPJ di DPRD hingga terakhir HMI Vs DPRD Bukittinggi," tulis Yovaldri
Dia menilai, semua itu terjadi karena belum ada aksi-aksi konkrit pemerintahan yang berjalan hingga saat ini, serapan anggaran masih sangat kecil, padahal sudah masuk bulan Mei sebentar lagi Juni, uang masih mengendap ratusan Milyar di rekening pemko.
Masalah mandegnya pemerintahan bisa tercermin dari serapan anggaran, duit sudah ada malah membelanjakannya macet, aneh. Penyebabnya tak jauh-jauh belum terkonsolidasikannya "mesin pemerintahan", malah ada kepala SKPD yang mengundurkan diri. Bandingkan daerah lain, sebelum lebaran sudah banyak realisasi belanja, agar bisa memberi efek stimulus pada perekonomian warga.
