Kami menyadari, di Solok Selatan masih banyak yang harus dibenahi dalam pelayanan publik, sesuai dengan visi misi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, ulasnya.
Pemenuhan standar pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik, antara lain menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kita mengapresiasi komitmen yang kuat dari Bapak Bupati dalam peningkatan pelayanan publik di Solok Selatan, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani ketika memaparkan laporan kepatuhan dalam penerapan standar pelayanan publik Tahun 2021 di Solok Selatan.
Lebih lanjut Ombudsman RI menyebut rendahnya kepatuhan / implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi seperti ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi dan lainnya yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik.
Selain itu juga menyebabkan ekonomi dengan biaya tinggi, terhambatnya pertumbuhan investasi yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah yang mengarah pada apatisme masyarakat.
Editor : Sri Agustini
