Semoga dalam rakor ini ada pendorong apa yang harus disempurnakan lagi ke depan dalam menyikapi delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintah daerah dari KPK ini, harap Wagub.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron, mengingatkan bahaya dari tindak pidana korupsi yang harus dihindari oleh setiap Penyelenggara Pemerintahan baik kepala daerah, aparat penegak hukum dan pejabat negara lainnya.
"Jangan sampai KPK datang tidak diundang, karena kalau kami datang tidak diundang nanti risau keluarganya, risau anak dan istrinya, ungkapnya.
Sedikitnya delapan titik rawan korupsi di daerah yang di indentifikasi KPK, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Tak hanya itu, ia menyarankan agar fungsi pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk terus diperkuat, pasalnya, APIP mempunyai peran sebagai fungsi kontrol.APIP adalah pengerem yang akan mengingatkan potensi dan risiko korupsi, anggaran pemerintahan yang dihimpun dari rakyat itu dikelola dan digunakan untuk kepentingan rakyat, sehingga dapat terwujud Bangka Belitung Raya, rakyat sejahtera, ujarnya.
Editor : Sri Agustini
