 |
| Bupati Epyardi Asda (tengah) saat jumpa pers dengan awak media, didampingi Sekda Medison dan pejabat lainya. |
Kecaman keras terhadap Jasman Rizal itu, disampaikan langsung Bupati Solok Epyardi Asda, saat jumpa pers dengan awak media di Arosuka, Rabu (9/3/2022).
Saat jumpa pers itu, Bupati Epyardi Asda didampingi Sekda Kabupaten Solok, Medison, Asisten I, Edisar, Asisten II, Syahrial dan Kadis Kominfo, Teta Midra.
Bupati Epyardi Asda mengatakan, secara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi bukanlah 'raja' yang harus dipatuhi oleh daerah tingkat dua. Dan harus tunduk padanya.
Epyardi Asda menyebutkan, ketidak hadiran Pemkab Solok pada kegiatan Rakor tersebut, juga bukanlah hal yang sangat mutlak.
Karena, katanya, setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, juga memiliki program dan kegiatan ke daerahan yang lebih penting untuk dilaksanakan.
Menurut Epyardi, Rakor tingkat Provinsi hanyalah kegiatan seremonial. Sebagai Bupati, Epyardi Asda merasa lebih mementingkan kebutuhan masyarakat dan membangun daerahnya.
" Jadi, tidak ada urusan Jasman Rizal menyampaikan hal itu di media," sergah Bupati Epyardi Asda.
Atas tudingan yang disampaikan Jasman Rizal tersebut, Bupati Epyardi Asda meminta agar, Jasman Rizal memahami posisi dirinya.
Menurut Bupati Epyardi Asda, pernyataan Jasman Rizal sangatlah tidak layak dan tidak patut diapungkanya ke media. Apalagi, ujar Epyardi Asda, lantaran pihak Pemerintah Provinsi juga tidak pernah melakukan konfirmasi. Atas ketidakhadiran Pemkab Solok saat Rakor di Mentawai itu.
" Jadi, saya tegaskan, saya menentang keras pernyataan Jasman Rizal " tukas Bupati Epyardi Asda.
Epyardi Asda menambahkan, bahwa statement yang dikeluarkan Jasman Rizal di media itu, bukanlah kewenangan dia untuk menyudutkan satu pemerintahan daerah.
Lebih jauh Bupati Epyardi Asda menegaskan bahwa, hubungan antara Pemprov Sumbar dengan Pemkab Solok, ia rasakan selama dirinya menjabat sebagai Bupati, belum ada satupun program dari Provinsi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dan, banyak program Pemerintah Kabupaten Solok, ujar Epyardi, yang malah dihambat oleh pihak Provinsi. Seperti sektor kepariwisataan mana bantuan, dukungan yang mereka berikan.
" Bahkan, saya merasa mereka malah menghambat kemajuan sektor kepariwisataan daerah kami, kata mantan anggota DPR RI tiga periode 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 itu.
Bupati Epyardi Asda juga menyebutkan bahwa, antara Pemerintah Provinsi dan Daerah adalah sebuah hubungan Pemerintahan yang saling mendukung.
Pemprov sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di tingkat Provinsi, ujar Epyardi, wajib hukumnya mendorong dan melindungi daerah Kabupaten/Kota yang dinaunginya.
Menurut Bupati Epyardi Asda, Gubernur bukanlah Raja, dan Ia bukanlah anak buahnya.
" Kita ini sama-sama pemimpin daerah. Sebaiknya ada komunikasi yang baik. Bukan saja hanya bagi Kabupaten Solok, tapi juga untuk seluruh daerah dan pemimpin daerah di bawah naungannya, tutur Bupati Epyardi Asda.
Epyardi Asda meminta, agar ke depannya, asumsi dan tendensius yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Kadis Kominfo Jasman Rizal kepada media, haruslah berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak terkait terlebih dahulu.
" Pemerintah Provinsi, seharusnya juga bisa menjaga marwah daerah, yang merupakan lintas koordinasi antar pemerintahan " ucap Bupati Epyardi Asda.
Terkait statemen Jasman Rizal tersebut, Bupati Epyardi Asda meminta Gubernur untuk melakukan evaluasi kepada bawahannya. Sebelum mengeluarkan pernyataan, yang ujung-ujungnya akan melukai perasaan masyarakat dan pemerintahan di bawahnya.
Jika ini terulang ujar Epyardi Asda, akan membuat kegaduhan diantara Pemerintahan.
Ditegaskan Epyardi Asda, bahwa dirinya fokus bekerja untuk rakyat. Karena ia diberi amanah sebagai Bupati, untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan untuk bereuforia menikmati anggaran negara.
" Dan saya sebagai Bupati Solok, tidak mau terlibat dengan kegiatan yang kami anggap sebagai kegiatan seremonial, yang menghabiskan anggaran saja, pungkasnya.* (rjy). Editor : Sri Agustini
