Komisi II DPRD Sumbar "Salute" Dengan Langkah Antisipatif Yang Dilakukan Pemda Tanah Datar Terhadap PMK

Richi Aprian Wabup Tanah Datar Terima Rombongan Kunker Komisi II DPRD Sumbar

Tanah Datar,Kupasonline - Didampingi Kepala Dinas Pertanian Sri Mulyani,Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Richi Aprian memaparkan kepada rombongan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumbar tentang penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tanah Datar pada Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar, Kamis 16 Juni 2022 di Pagaruyung. 

  Diungkapkan Wabup Richi Aprian setelah mendapatkan informasi terjadinya beberapa kasus Penyakit Kaki dan Mulut (PKM) beberapa Kabupaten di Jawa Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, Pemda langsung bergerak cepat dengan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan pihak terkait.

  Dikatakan, berawal terjadi kasus PMK pertama di Tanah Datar 16 Mei 2022, Pemkab dipimpin Bupati langsung melaksanakan Rakor menghadirkan pimpinan DPRD Tanah Datar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat se Tanah Datar, asosiasi pedagang dan peternak, serta instansi terkait dan diputusan menutup pasar ternak Batusangkar selama  14 hari, kemudian terbitkan Surat Edaran Bupati tentang PMK, sampai Wabup.

  Selanjutnya pengawasan inten dilakukan berturut-turut terutama sekali penyemprotan disinfektan dan mempersiapkan tenaga met serta lalulintas ternak yang masuk dan keluar dari Tanah Datar untuk memutuskan penyebaran PMK.

  Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib hadir bersama Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mukhlasin, Sekretaris Komisi Jefri Masrul, Arkadius Dt. Intan Bano, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar Sukardi mengatakan, kunjungannya bersama tim untuk mengetahui perkembangan PMK dan ketersediaan hewan kurban di Tanah Datar.

  "Alhamdulillah, di tengah kesibukan Wabup menyambut rombongan kami. Dan kami juga menyampaikan apresiasi, karena apa yang ingin kami ketahui terjawab dari paparan yang disampaikan", katanya.

   "Hasil kunjungan ini akan kami bawa dan sampaikan kunjungan selanjutnya ke daerah lain, karena memang masih banyak peternak dan masyarakat yang belum mengetahui PMK," katanya.

  Hal hampir sama disampaikan Arkadius Dt. Intan Bano, dimana ia juga mengharapkan Pemerintah Daerah bersama dinas terkait terus dan selalu mengawasi perkembangan kasus PMK ini.